DHASAM.co id - SIMALUNGUN

Dugaan adanya pemberian uang secara rutin setiap minggu oleh pihak Tempat Hiburan Malam (THM) JW 78 kepada oknum tertentu di lingkungan Polsek Bandar Huluan mencuat ke publik. Informasi yang beredar menyebut nilai uang yang diberikan tergolong cukup besar.

Hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum terbukti secara hukum. Karena itu, kebenaran informasi perlu diperiksa dan diklarifikasi oleh pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Jika benar terjadi, dugaan pemberian uang secara rutin kepada aparat penegak hukum merupakan persoalan serius. Masyarakat berhak mempertanyakan untuk apa uang tersebut diberikan, kepada siapa uang diserahkan, dan apakah pemberian tersebut berkaitan dengan tugas atau kewenangan aparat.

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah apakah dugaan pemberian uang itu berkaitan dengan perkara, aktivitas usaha, atau operasional tertentu yang kemudian mendapatkan perlindungan dari aparat.

Propam Didorong Lakukan Pemeriksaan Profesional

Untuk memastikan kebenaran informasi, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam diharapkan segera melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada pengakuan, tetapi juga dapat menelusuri jejak digital dan transaksi.

Penelusuran dapat dilakukan terhadap dugaan aliran uang, rekam komunikasi, pertemuan, serta hubungan antara pihak THM JW 78 dengan oknum yang diduga menerima uang. Langkah ini penting untuk memastikan apakah ada pelanggaran disiplin, kode etik, maupun unsur pidana.

Kapolres Simalungun juga diharapkan memberikan perhatian terhadap informasi yang telah beredar luas tersebut. Sikap cepat dari pimpinan kewilayahan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Jika informasi itu tidak benar, klarifikasi secara terbuka penting dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Klarifikasi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik dari institusi penegak hukum.

Proses Hukum Harus Ditegakkan Jika Terbukti

Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, masyarakat berharap proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

Informasi yang diperoleh dari lapangan pada, Kamis (20/08/2026) menegaskan bahwa dugaan setoran tersebut belum dapat disebut sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah sesuai hukum acara. Asas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan.

Pihak yang disebut dalam pemberitaan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau bantahan. Keseimbangan pemberitaan menjadi penting agar tidak terjadi penghakiman di ruang publik sebelum ada keputusan resmi.

DHASAM.co id sedang berupaya mengonfirmasi dugaan ini kepada pihak THM JW 78 dan Polsek Bandar Huluan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

(Dharma Samosir/DHASAM.co id)